Paper AssetAnda pasti tahu bahwa mata uang memiliki nilai. Tetapi, jangan pernah berpikir hanya mata uang saja yang memiliki nilai karena aset pun demikian. Ya, aset memiliki nilai ekonomis. Lalu apa sebenarnya yang di maksud dengan sebuah aset?

Sebuah aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Sebuah aset dapat bersifat Tangible (dapat dilihat) atau Intangible (tidak dapat dilihat).

Tangible aset adalah sesuatu yang dapat anda lihat, seperti misalnya Rumah, Mobil, Emas/Logam Mulia, atau Tanah.

Intangible aset adalah sesuatu yang tidak dapat anda lihat, seperti misalnya bakat, kemampuan dan pengalaman seseorang, dalam konteks ini, hidup manusia juga merupakan sumber aset. Dan asuransi bertujuan untuk melindungi nilai ekonomis dari aset-aset tersebut.

“Miliki lah sebuah Produk Asuransi Jiwa untuk perlindungan Intangibel Asset”

“Miliki lah sebuah Produk Asuransi Sakit Kritis untuk perlindungan Tangibel Asset”

Kerusakan Aset

Tetapi aset-aset ini mungkin dapat hancur atau tidak dapat digunakan lagi karena sebuah kecelakaan atau sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kecelakaan atau sebuah kejadian yang tidak disengaja ini disebut musibah. Kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, sakit, wabah penyakit, kematian dan lain-lain merupakan contoh musibah.

Kerusakan atau kehancuran yang mungkin dapat disebabkan oleh musibah-musibah tersebut adalah resiko yang dimiliki oleh aset. Risiko disini, berarti adanya kemungkinan atau ketidakpastian kerugian atau kehancuran yang dihadapi oleh aset tersebut.

Hidup Manusia Adalah Aset Yang Paling Berharga

Hidup manusia merupakan sebuah aset yang dapat mendatangkan pendapatan. Aset ini juga mengahadapi resiko seperti kematian, sakit dan cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan.

Resiko seperti cacat dan kematian membuat seseorang tidak mampu memperoleh penghasilan. Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang bergantung kepadanya (misalnya keluarga) mengalami kesulitan.

Pada konsep asuransi jiwa terbaru dan termodern pada saat ini Paper Asset banyak diminati dan menjadi sangat populer dibandingkan dengan kita membeli sebuah properti yang bertujuan untuk warisan, cara seperti ternyata lebih efektif dan lebih jauh efisien apabila kita menggunakan cara tradisional, cara tradisional ini sudah ditinggalkan dan orang – orang sudah berbondong – bondong memiliki paper asset

Dalam artikel ini nanti kita akan buktikan dan kita kupas tuntas perbandingan apabila anda menyiapkan warisan menggunakan cara konvensional asset dengan cara tradisonal asset.

  • CARA TRADISIONAL ASSET

– Down Payment Asset 30%

Bila Anda membeli sebuah asset dengan cara membeli cash misalnya membeli rumah senilai Rp. 1 Milyar tentu saja Anda harus menyediakan dan cash sebesar Rp. 1 Milyar untuk membeli rumah tersebut dan mungkin ada biaya tambahan lain – lain nya. Dan apabila terjadi sesuatu dengan Anda besok nya maka rumah tersebut bisa Anda jual seharga di atas Rp 1 Milyar.

Tapi apabila Anda membeli sebuah rumah dengan cara bayar Kredit Pemilikan Rumah atau KPR dengan harga yang sama yaitu Rp. 1 Milyar tentu saja Anda harus menyiapkan dana untuk Down Payment persentase nya bervariatif tergantung kebijakan masing – masing Deplover, kata kan lah DP nya 30%. Jadi Anda harus menyiapkan sejumlah dana sebesar 30% dari Rp. 1 Milyar kurang lebih sekitar Rp. 300 Jt, bukan hanya itu saja biasa nya ada biaya biaya lain yang di tanggungkan kepada pembeli diantara nya Biaya Sertifikat sebesar 1 %. Biaya Provisi 1 %. BPHTB 5%. Biaya Pajak PNBP. Biaya Bali Nama atau BBN 1%.

Berikut Rincian Biaya nya :

Biaya Uang Muka :  = 30% X Harga Rumah

= 30% x Rp. 1 Milyar

= Rp. 300 Juta

Pokok Kredit :       = Harga Rumah – Uang Muka

= 1 Milyar – 300 Jt

= 700 Juta

Biaya Provisi :   = 1% X Pokok Kredit

= 1% X 700 Juta

= Rp. 7 Juta 

Menghitung Biaya BPHTB    

Untuk menghitung pajak pembelian, ada komponen yang harus dimasukkan, yakni NJOPTKP. NJOPTKP adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Nilai NJOPTKP ini akan berbeda-beda pada setiap wilayah dan bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan pemerintah. Besaran NJOPTKP yang digunakan di atas adalah untuk wilayah Jakarta, yakni sebesar Rp60 juta.

Perhitungannya adalah:

Biaya BPHTB :    = 5% x (Harga Rumah – NJOPTKP)

= 5% x (Rp. 1 Milyar – Rp. 60 Juta)

= Rp. 47 Juta

Menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada umumnya harus dibayarkan sekaligus ketika mengajukan BBN (Biaya Balik Nama). Variabel Rp50 ribu yang digunakan dalam perhitungan ini bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kebijakan pemerintah.

Biaya PNBP :     = (1/1000 x Harga Rumah) + Rp. 50 Ribu

= (1/1000 x Rp. 1 Milyar) + Rp. 50 Ribu

= Rp. 1 Jt 50 Ribu

Menghitung Biaya Balik Nama (BBN)

Proses balik nama ini juga akan tergantug pada perjanjian awal dan juga kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank. Untuk perhitungan biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Biaya BBN :  = (1% x Harga Rumah) + Rp. 500 Ribu

= (1% x Rp. 1 Milyar) + Rp. 500 Ribu

= Rp. 10,5 Juta

Total DP Yang Harus Disiapkan = Biaya Uang Muka + Biaya Provisi + Biaya BPHTB + Biaya PNBP + Biaya BBN

= Rp. 300 Jt + Rp. 7 Jt + Rp. 47 Juta + 1 Jt 50 Rb + Rp. 10 Jt 500 Rb

= Rp. 365.550.000,-

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah biaya atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

Menghitung Cicilan nya

Di dalam praktiknya, bank bisa saja menerapkan perhitugan bunga yang berbeda-beda pada KPR mereka. Hal ini tentunya akan sangat tergantug pada kebijakan bank itu sendiri.

Dalam perhitungan bunga tetap dengan asumsi bunga 10% setahun dan tenor KPR selama 10 tahun, maka besaran bunga KPR akan dihitung sebagai berikut:

Total Bunga  = Pokok Kredit x Bunga Per Tahun x Tenor dalam Satuan Tahun

= Rp. 700 juta x 10% x 10

= Rp. 700 juta

Bunga per Bulan  = Total Bunga/Tenor dalam Satuan Bulan

= Rp 700 juta/120

= Rp 5,8 juta

Cicilan per Bulan = (Pokok Kredit + Total Bunga)/Tenor dalam Satuan Bulan

= (Rp700 juta + Rp700 juta)/120

= Rp11,6 juta selama 120 Bulan